Pemerintah Siapkan Strategi Jika PSSI Kena Sanksi FIFA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait tidak dijalankannya amanat dalam menggelar kongres sesuai nota kesepahaman Kuala Lumput 2012, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan serangkaian strategi dalam hal ini kebijakan guna mengantisipasi sanksi yang bakal diberikan FIFA kepada Indonesia.

"Kami sudah berusaha mencegah sanksi terhadap sepak bola Indonesia. Kalau itu benar terjadi kami akan mempersiapkan diri dengan membahas sejumlah kebijakan," kata pejabat sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono di kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

Kebijakan yang dimaksudkan pemerintah belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap pembahasan. Kepastian sanksi kepada Indonesia akan diputuskan FIFA yang akan menggelar pertemuan 14 Desember 2012 di Tokyo.

"Pemerintah berharap tidak ada sanksi untuk Indonesia. Kami sudah mengupayakan kongres diikuti oleh peserta berdasar MoU Kuala Lumpur tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dua kubu (PSSI dan KPSI) tetap bersikukuh dengan keputusan menggelar kongres versi mereka masing-masing," bebernya.

PSSI melangsungkan kongres di Palangkaraya meski tidak mengikutsertakan pemilih Kongres Luar Biasa (KLB) Solo. Kongres Palangkaraya itu terpaksa dilakukan di lobi hotel karena kepolisian setempat mencabut izin kongres PSSI Djohar Arifin dengan menyegel ruang yang akan dipakai oleh peserta.

Pencabutan izin tindakan lanjutan dari instruksi pemerintah kepada kepolisian setempat. Kempora menganggap PSSI Palangkaraya melanggar MoU antara PSSI dan KPSI.

Kongres tersebut memutuskan pembatalan Komite Bersama (JC) dan MoU Kuala Lumpur 2012. Alasannya adalah JC tidak dapat mencegah KPSI melakukan pelanggaran dengan membentuk tim nasional tandingan dan menahan pemain Liga Super Indonesia bergabung ke skuad Garuda.

Kongres KPSI La Nyalla Mattalitti berlangsung lancar menelurkan keputusan penyelesaian dualisme kompetisi dengan melahirkan kompetisi baru. Selain itu terjadi sesepakatan usulan pembentukan liga baru yang akan dimulai pada 2015.

Pemerintah tidak memihak salah satu kubu tapi justru PSSI dan KPSI mengingkari MoU yang sudah mereka setujui pada 20 September 2012. Agung mengatakan bahwa hanya dua kubu tersebut yang dapat menetukan nasib Indonesia ke depan.