REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi Sohibul Iman menilai tak tepat bila pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi tahun depan. Meski mengetahui beban subsidi energi semakin besar, ia beranggapan menaikkan harga premium dan solar cuma jalan pintas.
Menurutnya, cara itu tak akan menyelesaikan akar masalah. "Ini dapat memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat dan merusak prospek ekonomi nasional. Padahal kita sedang berusaha menjaga pertumbuhan dengan mengandalkan kekuatan domestik di tengah lesunya ekonomi dunia," katanya, Selasa (11/12).
Karenanya, ia meminta pemerintah membuat kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan (discriminative and affirmative policy), dimana harga BBM bersubsidi dibuat memiliki dua harga, yakni Rp 6.500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp 4.500 per liter untuk kendaraan umum, pedesaan, dan kendaraan bermotor.
Dengan skema ini, ia mensinyalir subsidi akan tepat sasaran, sehingga pemerintah tidak perlu memberikan skema kompensasi yang cenderung rumit dan berpotensi terjadi penyimpangan dan politisasi.
"Pemerintah tinggal memperluas skema ini dan skema ini menjadi alternatif paling operasional yang sejalan dengan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN) baru-baru ini," ujarnya lagi.
Skema ini diharapkan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi dan pengembangan. energi campuran serta diversifikasi energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk transportasi.
Dengan skema harga BBM bersubsidi yang cukup tinggi untuk mobil pribadi, ia pun optimistis mobil pribadi akan dipaksa untuk beralih ke BBG atau LGV, sehingga peran gas sebagai alternatif bahan bakar dapat lebih optimal.
“Intinya, harus ada upaya serius untuk meningkatkan agar subsidi semakin menargetkan kelompok rakyat yang miskin. Untuk itu Fraksi PKS tegas mendesak pemerintah agar menata ulang kebijakan dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel dan tepat sasaran," tambahnya.
