REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumitnya urusan birokrasi pemerintahan dan ketidakjelasan perijinan menjadi penyebab terjadinya korupsi di dunia bisnis di Indonesia.
Peraturan daerah yang tidak produktif serta perilaku pejabat birokrasi yang tidak pro bisnis juga mengakibatkan beban biaya ekonomi yang tinggi.
"Harus dicarikan solusinya demi perlindungan dan jaminan rasa aman bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Bambang Soesatyo di Hotel Sultan, Selasa (11/12).
Pengusaha dan pejabat birokrasi khususnya di daerah sebaiknya menghindari akibat resiko hukum yang menjurus kepada tindak pidana korupsi.
Koordinasi dan komunikasi yang mutlak harus dibangun antara pejabat daerah, pengusaha dan penegak hukum. Namun koordinasi diantara ketiganya masih lemah. Egoisme sektoral masih menjadi penyebab utama lemahnya koordinasi antara tiga lembaga tersebut.
Perlu dibangun sistem bernegara untuk mencegah korupsi ke batas paling minimal. Sistem yang kuat akan memaksa orang yang jahat menjadi orang yang baik. "Dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat," ujar Guru Besar UI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH.
Menurutnya, harus segara dibuat sistem yang rasional, terukur, jelas dan diketahui semua orang. Kejelasan birokrasi juga dibenahi. Sistem ini juga harus mempunyai mekanisme penyelesaian konflik yang cepat dan mudah.
