REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan mempersoalkan apakah jabatan Menpora akan diisi oleh kalangan profesional atau politik. Namun begitu, PAN berharap komposisi menteri disesuaikan dengan kontrak koalisi yang telah disepakati bersama.
"PAN menyerahkan pada kontrak koalisi yang telah disepakati. Dari kalangan profesional atau bukan kami tidak mempersoalkan," kata Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan kepada Republika di Jakarta, Selasa (11/12).
Taufik mengatakan PAN menyerahkan isu perombakan kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi PAN mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak preogatif presiden. "PAN menilai reshuffle (perombakan) kabinet merupakan hak presiden," katanya.
PAN tidak dalam posisi mendorong atau melarang presiden menggunakan hak preogatifnya. Sebagai mitra koalisi, PAN berpandangan tidak elok bila harus mendesak-desak presiden melakukan perombakan kabinet usai pengunduran diri Andi Malarangeng.
Taufik mengatakan PAN masih merasa prihatin atas persoalan yang dihadapi Andi Malarangeng. "Sebagai mitra koalisi kita turut merasa prihatin dengan masalah yang dihadapi mantan Menpora Andi Malarangeng," ujarnya.
Taufik enggan berkomentar ketika ditanya apakah PAN siap jika ada menterinya yang dicopot dari kabinet. Taufik menggarisbawahi hal itu sepenuhnya merupakah preogatif presiden yang akan dihormati PAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika