REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin menyatakan pembentukan gugus tugas (Task Force) oleh pemerintah melalui Menpora bukanlah solusi terbaik membantu menyelamatkan sepak bola Indonesia dari ancaman sanksi FIFA.
Sebaliknya, kata Djohar, peluang Indonesia mendapat sanksi malah bisa semakin besar, karena FIFA melihat kehadiran gugus tugas itu sebagai bentuk intervensi pemerintah.
"Pasalnya, FIFA sangat alergi terhadap campur tangan pemerintah di negara manapun terhadap anggotanya," kata Djohar seperti dikutip dari Humas PSSI, Kamis (13/12).
Surat FIFA kepada Menpora baru-baru ini, lanjutnya, justru untuk memberitahukan sekaligus menegaskan bahwa Indonesia akan mendapatkan hukuman, karena adanya pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu untuk menggulirkan pertandingan sepak bola, meski di luar kontrol PSSI selaku federasi resmi.
Djohar pun meminta pemerintah agar tidak memperburuk keadaan dengan mengedepankan legalitas. Sebab FIFA hanya mengakui PSSI, sehingga pemerintah harus melarang organisasi yang tidak diakui FIFA untuk terus menjalankan aktivitas.
"Jika ini dijalankan pemerintah, sudah pasti ribut-ribut yang ada sekarang ini tak akan terjadi. Pemerintah seharusnya tidak memberikan ruang kepada organisai illegal," kata Djohar sembari mengatakan sudah sepatutnya pemerintah menjalankan UU no 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sebagai satu-satinya solusi untuk mengakhiri keributan yang terjadi di pentas sepak bola nasional.
"Hal ini pun bisa menjadi penentu tidak jatuhnya sanksi FIFA kepada Indonesia," tegas Djohar.
Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin sejak Rabu (13/12) berada di Tokyo untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Exco FIFA dari berbagai negara.
Ia hadir untuk memberikan penjelasan terkait kondisi sebenarnya yang terjadi di pentas sepak bola Indonesia, sebagai upaya agar Indonesia terhindar dari sanksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika