REPUBLIKA.CO.ID, MAROKO -- Prancis menyatakan tidak siap untuk memasok senjata bagi oposisi Suriah yang akan menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Mereka akan mempelajari dahulu peran kelompok pemberontak yang dicap teroris oleh Amerika Serikat tersebut.
Negara-negara Barat dan Arab mengakui koalisi oposisi baru Suriah sebagai perwakilan yang memiliki legitimasi dalam draf deklarasi di Maroko. Namun, rencana pempersenjatai pemberontak masih belum disepakati.
"Untuk sekarang, kami memutuskan untuk tidak bertindak apa-apa, " kata Menteri Luar Negeri Pranci, Laurent Fabius, Kamis (13/12).
Banyak negara Barat yang belum bertindak mengirim senjata pada kelompok pemberontak tertentu, terutama Front al-Nusra yang memiliki hubungan dengan alqaidah. Kelompok itu akan memberlakukan hukum Islam di Suriah jika berhasil menggulingkan Assad.
Fabius yang merupakan pemerintah pertama yang mengakui oposisi Suriah menyambut pembentukan dewan militer. Dewan ini bertujuan mengkoordinasikan operasi militer faksi pemberontak.
Akan tetapi, kecurigaan pada al-Nusra merupakan masalah berarti bagi Prancis dan Inggris. Mereka pun meninjau ulang embargo senjata ke Suriah yang telah dilakukan tiga bulan terakhir.
Dalam pertemuan itu, Fabius mengaku ada perbedaan pendapat tentang Front al-Nusra dengan negara-negara Arab. "Amerika Serikat menganggap kelompok ini dalam daftar teroris. Perhatian Prancis sejauh ini, kami akan mempelajari (peran al-Nusra) lebih detail, karena ini isu yang tidak bisa dikesampingkan, " terang Fabius.