REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan tidak bisa berkomentar terkait pencopotan Ruhut Sitompul dari jabatan ketua DPP. Ia sendiri mengaku belum melihat SK pencopotannya.

"Saya belum lihat SK-nya, juga belum bertemu Ruhut, ketua umum maupun sekjen. Tapi pencopotan pengurus adalah kewenangan DPP selama memenuhi aturan dalam AD/ART," kata Hayono Isman di Jakarta, Jumat (14/12).

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan bila sesuai aturan dan prosedur partai, pencopotan pengurus memang kewenangan DPP asalkan dilaporkan kepada Dewan Pembina. Namun, saat ditanya apa saja prosedur yang harus dilalui bila DPP ingin mencopot pengurusnya, dia enggan menjawab.

"Kalau itu tanya saja pada DPP karena mereka yang lebih tahu. Yang jelas saya belum lihat SK-nya sehingga belum bisa berkomentar," tuturnya.

Dia juga enggan berkomentar mengenai pengangkatan Sudewo, yang pernah dicopot Dewan Kehormatan dari jabatan Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

"Saya juga belum lihat SK-nya sehingga belum bisa berkomentar," ujarnya. Sebelumnya, Ruhut Sitompul telah diberhentikan dari jabatan ketua Bidang Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat. Saat ini, dia hanya menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat.

Sementara, Sudewo yang pernah diusulkan Dewan Kehormatan untuk dipecat dari jabatannya dan juga telah dipecat DPP, kembali diangkat menjadi salah satu ketua DPP Partai Demokrat. Namun, jabatan yang diembannya berbeda dengan jabatannya yang terdahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika