REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pengadilan terorisme terhadap pemimpin Thailand tahun 2010 dari kelompok Baju Merah dimulai, Jumat (14/12). Sidang itu berlangsung sehari setelah mantan perdana menteri tersebut dituduh atas perannya dalam kerusuhan yang mematikan tersebut.
Sebanyak 24 terdakwa, termasuk lima orang anggota parlemen saat ini, menghadapi tuntutan hukuman mati dalam kasus yang persidangannya ditunda kemudian. Penundaan itu terjadi karena tidak adanya saksi kunci. Seluruhnya, kecuali satu terdakwa, hadir di Pengadilan Pidana Bangkok, Jumat.
Dalam peristiwa kerusuhan Baju Merah itu, sekitar 90 orang tewas dan hampir 1.900 orang terluka dalam serangkaian bentrokan. Kerusuhan jalanan itu antara demonstran dan pasukan keamanan, yang memuncak dalam tindakan keras militer pada Mei 2010. Dua orang wartawan asing ikut tewas dalam bentrokan tersebut.
Para pemimpin Baju Merah, yang sebagian besar menyerahkan diri ke polisi setelah pemerintah mengirimkan kendaraan lapis baja dan tentara menembakkan peluru, telah bersumpah untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.
Pemimpin kunci Baju Merah Jaturporn Prompan mengatakan bahwa kelompok tersebut akan melawan kasus ini sampai akhir. "Tapi orang-orang dari setiap kelompok politikus harus diberikan amnesti," kata dia, seperti dilansir AFP.
Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, menjadi perdana menteri Thailand selama unjuk rasa anti pemerintah terjadi, dan wakilnya Suthep Thaugsuban didakwa karena pembunuhan, Kamis, atas kematian seorang supir taksi yang ditembak oleh tentara dalam kerusuhan tersebut.
Mereka adalah pejabat pertama yang diadili karena kekerasan politik terburuk di Thailand dalam beberapa dasawarsa. Pasangan tersebut membantah tuduhan tersebut. Kerajaan telah disiksa oleh kondisi politik yang kadang-kadang meledak sejak kudeta 2006 digulingkan dan Thaksin Shinawatra menjadi perdana menteri.
Kelompok Baju Merah, yang sebagian besar pendukungnya adalah perdana menteri yang digulingkan, menuntut pemilu langsung pada 2010. Mereka menuduh pemerintahan Abhisit tidak demokratis karena berkuasa pada 2008 melalui pemungutan suara parlemen setelah pengadilan dilucuti kekuasaan sekutu Thaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika