REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia hanya memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan konflik sepak bola. Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) tidak akan lagi memberikan kompensasi apabila Indonesia tidak menemukan solusi hingga Maret 2013.
Pengamat sepak bola Ferril Raymond Hattu meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) untuk bersikap tegas agar masalah bisa diselesaikan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan tidak mengakomodir Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI).
"Semua akar permasalahan ada di KPSI. Kalau pemerintah bisa tegas, konflik tidak akan berlarut-larut seperti ini," kata Ferril kepada Republika.
Ferril menjelaskan, langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengultimatum KPSI dengan memberikan opsi rekonsiliasi bersama PSSI atau membubarkan diri.
Seperti diketahui, salah satu bentuk rekonsiliasi antara PSSI dan KPSI adalah lahirnya kesepakatan mengembalikan mantan empat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang dipecat, yakni La Nyalla Mattalitti (Ketua KPSI), Tony Apriliani, Erwin Budiawan, dan Roberto Rouw. Keempat orang itu yang kini menjadi petinggi KPSI.
Anggota Exco PSSI, Bob Hippy menyatakan akan memanggil La Nyalla cs untuk melakukan negoisasi terkait pengembalian keempatnya ke dalam struktur organisasi PSSI. "Keempat mantan Exco itu akan segera dipanggil untuk melakukan negoisasi," ujar Bob Hippy.
Sayangnya, rencana itu hampir mustahil terlaksana mengingat terjadi perbedaan pendapat antara masing-masing pihak.
Melalui KLB Palangkaraya, PSSI sepakat untuk mengembalikan empat mantan Exco tersebut dengan syarat La Nyalla cs harus mengajukan surat permohonan maaf.
Sementara La Nyalla menyatakan tidak akan pernah melayangkan permohonan maaf terkait hal tersebut. "Sampai mati saya tidak akan minta maaf. Mereka (PSSI) yang seharusnya minta maaf," ujar La Nyalla.
La Nyalla merasa kecewa dengan PSSI yang secara sepihak membatalkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan KPSI. Menurutnya, pembatalan itu menjadi bukti bahwa PSSI telah bersikap egois. "MoU adalah amanat dari FIFA. Tapi justru mereka (PSSI) yang membatalkan itu, bahkan secara sepihak," ungkapnya.