REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Tim pemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu meminta KPU dan pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi terkait rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bekasi, Ahad (16/12) lalu.

Berdasarkan laporan Indo Survey dan Strategy, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 49 persen, jauh dari target KPUD, yang mencapai 75 sampai 80 persen.

Ketua Tim Sukses Pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu, Yusuf Naseh, mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat di sebuah pemilihan umum berkaitan erat dengan sosialisasi dan upaya meningkatkan motivasi pemilih. Masyarakat harus bisa terus diingatkan adanya jadwal-jadwal pesta demokrasi setiap lima tahun sekali.

“Tugas pemerintah dan KPU adalah untuk terus mengingatkan masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pesta demokrasi, setiap lima tahun sekali. Kami harap eksekutif lewat KPU bisa mengevaluasi hal ini dalam rangka memotivasi masyarakat untuk memilih,” kata Yusuf Naseh.

Selain itu, Naseh juga menampik informasi terkait dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan PAS (Pepen-Ahmad Syaikhu). Beberapa kasus memang sempat muncul pada hari pencoblosan. Sejumlah warga Jakarta yang tinggal di perbatasan Jakarta dan Bekasi mendapatkan surat undangan. Diduga kuat warga tersebut adalah simpatisan dan kader salah satu partai pengusung pasangan PAS. Hal ini terjadi di Kecamatan Jatiasih.

“Hal ini berhubungan dengan sistem pendataan penduduk Dinas Kependudukan dan bekerja sama dengan KPUD dalam penyusunan DPT. Memang perlu diadakan evaluasi menyeluruh. Kami juga mempertanyakan sistem tersebut, soalnya di beberapa tempat, pendukung kami juga tidak mendapat surat undangan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika