REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Polisi Resort Garut dibantu TNI untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pada sidang putusan panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Garut, terkait pelanggaran etika yang dilakukan Bupati Garut. "Saya sudah koordinasi dengan Kodim 0611 Garut dan Bataliyon 303 tapi sifatnya on call," kata Kapolres Garut, AKBP Umar Surya Fana, kepada wartawan, Senin (17/12).

Dari jajaran kepolisian, kata Umar, Polres Garut menerjunkan 500 personel, kemudian bantuan satuan Dalmas Polda Jabar, 120 personel dan Brimob Polda Jabar 120 personel. Personel yang diterjunkan itu, lanjut Umar, ditugaskan selama dua hari yakni saat pelaksanaan sidang di gedung DPRD Garut, Rabu (19/12) hingga satu hari setelah sidang, Kamis (20/12).

"Besok Selasa malam, kantor Bupati dan DPRD akan sterilkan dan akan pakai kawat berduri, jalan yang melewati kawasan itu akan kami tutup," katanya.

Ekstra pengamanan yang dilakukan polisi sebagai antisipasi terjadinya kerusuhan dari pihak massa pro dan kontra kepemimpinan Bupati Garut. Namun, Umar menilai masyarakat Garut tidak akan melakukan tindakan anarkis karena selama aksi yang berlangsung setiap hari tidak pernah terjadi kerusuhan.

"Selama ini orang Garut tidak pernah melakukan tindakan anarkis, warga Garut percayakan masalah Bupati Garut kepada Pansus," katanya.

Komandan Distrik Militer 0611 Garut, Letkol, Czi, Dian Hendriana Surachman mengatakan sudah menyiapkan 200 personel anggotanya untuk membantu polisi menjaga keamanan Garut.

Anggota TNI yang sudah disiapkan itu, kata Dian, tidak disiagakan langsung dititik pengamanan yang dilakukan polisi, melainkan dibeberapa titik daerah tertentu. "Kita siap membantu Polres Garut bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," kata Dian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika