REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah cepat untuk menetralisir isu peredaran daging bakso babi.

Din menilai langkah cepat harus dilakukan agar dampak negatif tidak meluas. "Bakso babi ini memprihatinkan, perlu langkah-langkah segera dari pemerintah dan pihak berkewenangan agar dinetralisir sehingga dampak tidak meluas," kata Din Syamsuddin di Jakarta, Rabu (19/12).

Jika isu tersebut tidak cepat ditangani, kata Din, maka masyarakat akan enggan mengkonsumsi bakso. Dampaknya pedagang kecil yang mayoritasnya umat Islam juga akan menjadi korban.

"Kasihan para pedagang yang harus menghidupi keluarganya dari berjualan bakso," kata Din.

Karenanya Din menilai para produsen bakso untuk dapat melakukan langkah cepat dengan menguji sampel-sampel bakso yang beredar di pasaran, melalui kerja sama dengan BPOM dan lembaga terkait. Uji sampel itu untuk memastikan keamanan pasokan bakso ke pedagang.

"Dengan demikian isu ini dapat diredam sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan merugikan orang lain," seloroh Din.

Namun penjual daging bakso babi laik dipidana dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengimbau pihak kepolisian bertindak tegas terhadap pengoplos bakso daging babi yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan pedagang bakso.

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan pihak kepolisian dan Dinas Perdagangan bertanggung jawab terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan pengoplos bakso daging babi yang telah menipu konsumen.