REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nur Wahid menyatakan siap menghadapi pergantian anggota kabinet atau reshuffle. PKS, kata Hidayat, menyadari reshuffle merupakan hak pregoratif Presiden.
"Bukan bermaksud menantang, tetapi PKS siap menghadapi reshuffle karena menyadari itu adalah hak Presiden," kata Hidayat Nur Wahid menjawab pertanyaan wartawan saat penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2012 Fraksi PKS DPR di Jakarta, Jumat (21/12).
Dia mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pergantian anggota kabinet kapan pun. Namun, dia berharap hal itu bisa secepatnya dilakukan karena ada posisi menteri yang kosong pascapengunduran diri Andi Alfian Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.
"Namun, lebih baik yang menjadi menpora tetap berasal dari Partai Demokrat. PKS tidak akan mengajukan calon pengganti, dan saya harap partai lain pun tidak melakukan hal itu," tuturnya.
Di sisi lain, Hidayat Nur Wahid berharap pergantian anggota kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar berdasarkan evaluasi kinerja dan data-data yang akurat.
"Meskipun hak prerogatif, tetapi jangan sampai reshuffle kabinet terjadi seperti pemberian grasi kepada salah satu terpidana kasus narkoba yang ternyata masih melakukan aktivitasnya di dalam penjara," katanya.
Bila penggantian anggota kabinet terjadi dan menteri-menteri dari PKS diganti, Hidayat mengatakan hal itu tidak akan menjadi masalah. Menurut dia, PKS siap bekerja untuk membangun dan kebaikan bangsa dan negara baik di dalam maupun di luar kabinet.
"Kami pernah mengalami di dalam maupun di luar kabinet. Bahkan, kami pernah sendirian di luar kabinet," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika