REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kualitas  penyelenggaraan ibadah haji harus ditingkatkan dan dievaluasi secara serius.

Persoalan seperti kuota harus disikapi dengan kebijakan yang proporsional dan adil. Hal itu perlu dilakukan agar kewajiban menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup dilaksanakan dengan efektif.

"Haji wajib sekali seumur hidup itu  aturan agama. Tapi menjadi semakin penting ditegakkan melihat persoalan kuota haji yang selalu jadi masalah,"kata Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid, di  Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut kajian  PKS, kata Hidayat, persoalan yang timbul saat haji terus berulang. Masalah kuota, bermula pada sistem pendaftaran jamaah haji yang berimplikasi pada lamanya masa tunggu jamaah.  

Haji regular, ujar Hidayat, masa tunggunya mencapai 14 tahun. Haji plus pun harus menunggu hingga tiga sampai lima tahun.

"Kami mendorong agar ada upaya diplomatik yang efektif dari pemerintah agar kuota bisa ditingkatkan. Termasuk kebijakan berhaji wajib sekali seumur hidup," ungkap Hidayat.

Animo yang tinggi dari masyarakat untuk berhaji, terang Hidayat, tidak terlepas dari ekspansi dana talangan haji oleh perbankan. Diperlukan pengajian lebih lanjut mengenai sistem dana talangan tersebut.

"Haji itu sesuai kemampuan. Kalau tidak atau belum mampu jangan dipaksakan," kata Hidayat.

PKS, kata Hidayat, memandang aspek pelayanan haji dan pengelolaan dana haji perlu dievaluasi. Pelayanan terhadap jamaah haji, dari  penerbangan, pemondokan, transportasi, katering, kesehatan, hingga keamanan selalu menjadi persoalan rutin.

Pembinaan terhadap jamaah,lanjut Hidayat, juga  tidak optimal dan belum merata kepada seluruh jamaah. Kementerian Agama  belum memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika