REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai belum ditetapkan hingga kini. Padahal, pembahasan mengenai HPP kedelai sudah dilakukan sejak bulan Agustus lalu.
Menteri Pertanian Suswono berharap HPP kedelai segera ditentukan. Rencananya, HPP kedelai akan keluar dalam bentuk instruksi presiden (inpres).
"Penerapan kebijakan HPP untuk kedelai akan sangat mendorong peningkatan areal pertanaman dan produksi kedelai," ujar Suswono, Rabu (26/12).
Saat ini, ia pesimistis target swasembada kedelai bisa tercapai. Ia tidak yakin target produksi kedelai tahun 2013 sebesar 1,5 juta ton bisa tercapai.
Pasalnya, untuk mencapai produksi tersebut, diperluakan areal tanam mencapai 1,02 juta hektar. Luas panen, semestinya mencapai 970 ribu hektar dengan produksi minimal 1,55 ton per hektar.
Ia mengatakan ditetapkannya HPP berpotemsi meningkatkan peluang produksi kedelai. Petani, kata Suswono, akan tertarik untuk meningkatkan produksi jika diberikan harga yang cocok. Penambahan lahan kedelai, menurutnya, harus dilakukan untuk menambah produksi kedelai.
Suswono menjelaskan, setidaknya 500 ribu hektar diperlukan untuk meningkatkan produksi kedelai. Selain itu, benih juga perlu dibenahi sehingga harga eceran tertinggi benih bisa naik menjadi 24 persen.
Pada tahun 2011, produksi kedelai mencapai 851 ribu ton, sementara pada tahun 2012 produksinya hanya 783 ribu ton.
Padahal, kebutuhan kedelai naik dari 2.122 ribu ton pada 2011 menjadi 2.283 ribu ton pada 2012. Artinya, impor kedelai semakin tinggi.
Suswono mengatakan lahan kedelai di Indonesia sangat kecil dibandingkan Brasil. Ia mengatakan di Brasil, lahan untuk kedelai mencapai 30 juta hektar. Sementara, luasan lahan di Indonesia hanya 700 ribu hektar.
"Dulu, kita pernah sampai 1,5 juta hektar pada 1992. Kemudian, menurun karena insentif untuk petani kedelai tidak menjanjikan," katanya.
Pada tahun 1992, harga kedelai mencapai 1,5 kali dibandingkan harga beras. Kini, rendahnya harga kedelai membuat petani banyak beralih lahan memilih komoditas lain yang lebih menjanjikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika