REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Banyak negara-negara di dunia yang berusaha menerapkan pembatasan kendaraan berplat nomor ganjil genap gagal. “Secara rasional negara-negara maju saja yang sudah mengadop sistem ganjil-genap tidak bisa menerapkan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, Kamis (27/12). 

Dia mengatakan belajar dari negara-negara maju untuk mengurai kemacetan kebijakan ini tidak baik hasilnya. Menurutnya, kebijakan ini bukan baru tapi sejak gubernur Sutiyoso namun gagal. Begitu pula, yang sudah dilaksanakan di Filipina, Kanada tapi hasilnya nihil. Dia menilai ganjil-genap bisa dilakukan saat terdapat event besar seperti olympiade. “Jika hal tersebut dilakukan secara permanen ya hancur kita,“ kata dia.

Menurutnya, pembatasan kendaraan berplat ganjil genap beresiko mendorong orang membeli mobil baru sehingga bukan solusi. Dia mengatakan saat ini yang harus dilakukan adalah menambahkan transportasi yang bersifat massal seperti MRT. Menurutnya, jika transportasi massal tidak dimaksimalkan, maka akan mempersulit perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan adanya kebijakan pembatasan kendaraan akan merubah perjalanan umum melalui waktu, rute, car polling, dan park and ride. Menurutnya, dalam kebijakan ini terdapat dorongan berupa pembatasan kendaraan dan tarikan berupa angkutan umum diperbaiki. 

Sehingga, menurutnya selain bisa mengurangi kemacetan, kebijakan ganjil-genap akan memacu peningkatan ekonomi angkutan umum. Sementara, untuk mempermudah pengawasan maka akan diberi stiker, bisa diplat atau kaca. “Tanggal ganjil mobil ganjil, tanggal genap mobil genap,” kata dia.

Menurutnya, gubernur sudah pasti menerapkan kebijakan ini. Sedangkan, park and ride yang akan disediakan yakni di Ragunan, Kalideres, Kampung Rambutan, dan Pulogebang. Selain itu, yang menjadi andalan keberhasilan kebijakan ini adalah integrasi transjakarta dan kopaja AC yang akan dimulai pertengahan Januari mendatang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika