REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Titik kerawanan bencana gerakan tanah terutama longsor kian meluas di sejumlah provinsi di Indonesia, kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Surono di Bandung, Kamis.
"Longsor tidak hanya dominan terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera saja, tapi sudah meluas ke wilayah timur seperti Sulawesi, Maluku, Kalimantan dan juga Papua," kata Surono.
Ia menyebutkan, bencana longsor masih menjadi ancaman besar masyarakat Indonesia, terlebih kesadaran masyarakat untuk menghindar pembangunan pemukiman di daerah rawan longsor masih perlu terus ditingkatkan lagi.
Kondisi geografis Indonesia memang rawan longsor yang kemudian diperparah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.
"Idealnya titik rawan longsor tidak boleh ada pemukiman, namun kenyataanya masih banyak yang bertahan. PVMBG sudah memberikan rekomendasi untuk relokasi dan lainnya, namun belum sepenuhnya diikuti," ucap Surono.
Korban akibat bencana longsor di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data di PVMBG, jumlah kejadian longsor besar terjadi sebanyak 116 kejadian dan mengakibatkan 128 orang meninggal dunia.
Dari angka itu, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak kejadian longsor pada 2012 yakni sebanyak 58 kali kejadian dengan korban jiwa 33 orang meninggal dunia.
"Angka kejadian longsor di Jabar ada penurunan dibandingk 2011 di mana pada tahun itu ada 82 kejadian dengan korban jiwa 88 orang. Kejadian longsor pada 2012 ini hampir terjadi sepanjang tahun," papar Surono.
Kepala PVMBG itu menyebutkan, pihaknya telah melakukan pemetaan lokasi rawan bencana longsor pada tahun 2010 dan sudah disebarkan ke seluruh Indonesia. Peta rawan bencana itu diperbaharui setiap tahun untuk meningkatkan antisipasi bencana.
Namun, ia menyayangkan masih adanya pihak yang mengabaikan rekomendasi itu dan tetap membangun di kawasan rawan bencana longsor. Ia mencontohkan adalah proyek "sport center" Hambalang di Bogor dan Tol Semarang - Ungaran yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi.
"PVMBG hanya membuat peta kerawanan gerakan tanah dan mengeluarkan rekomendasi, namun tidak ada kapasitas PVMBG untuk melarang pembangunan proyek di suatu kawasan itu," kata Kepala PVMBG itu, menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika