REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat jangan menggurui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai partai penguasa, Demokrat diimbau introspeksi diri atas kasus-kasus korupsi yang banyak menimpa kadernya, bukan meminta-minta KPK mengusut korupsi di partai lain.
“Pernyataan Partai Demokrat agar KPK tajam ke partai lain sangat aneh,” kata Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kepada Republika, Jum’at (28/12).
Hasto mengatakan pernyataan Partai Demokrat memberi kesan jerat hukum yang dialami kader mereka bersifat politis. Seakan-akan kader Demokrat menjadi korban dari pemberatan korupsi KPK yang tebang pilih.
“(Pernyataan itu) dicitrakan demokratlah yang menjadi korban,” ujar Hasto.
Sebagai partai penguasa yang getol menyuarakan antikorupsi, wajar jika harapan publik terhadap Partai Demokrat sangat besar. Sayang, kata Hasto, apa yang dikampanyekan Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Edhie Baskoro Yudhyono, dan Angelina Sondakh justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Kasus-kasus mega korupsi di Indonesia seperti Hambalang dan Wisma Atlet malah menjerat beberapa dari mereka. Jadi kampanye antikorupsi yang dicatat publik adalah kebohongan, lugas Hasto.
Ketimbang berteriak-teriak meminta KPK mengusut korupsi partai lain, Partai Demokrat sebaiknya meneguhkan komitmennya untuk memerangi korupsi. Hasto mengimbau partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu untuk memperbaiki diri secara total dan tegas menindak kader yang nakal.
Terpisah, Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Saan Mustopa menanggapi enteng tudingan yang dialamatkan ke partainya. Menurut Saan pernyataannya agar KPK tidak hanya tajam ke partainya merupakan aspirasi kader-kader Partai Demokrat.
Saan menolak jika pernyataannya berangkat dari kekecewaan Partai Demokrat pada kinerja KPK. Partai Demokrat, kata Saan, mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan KPK selama 2012.
“Apapun yang dilakukan KPK akan kita dukung. Tapi kita juga berharap semua dilakukan maksimal,” kata Saan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika