REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kompak menyanggah tudingan bahwa verifikasi faktual pada partai politik calon peserta Pemilu 2014 diintervensi oleh partai Senayan. Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu itu menegaskan semua tahapan verifikasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami dibatasi regulasi yang sudah dinormakan, mulai datri KPU pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota. Kami juga diawasi Bawaslu dan Panwaslu di setiap daerah, tidak ada tekanan dan campur tangan dari partai Senayan,” kata Komisioner KPU, Ida Budiarti, di Jakarta, Jumat (28/12).
Persyaratan dalam verifikasi faktual, termasuk aspek keanggotaan yang diperdebatkan beberapa parpol, menurutnya, telah diuraikan dengan jelas dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Aturan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kondisi geografis, sosial, dan sumber daya manusia untuk melakukan verifikasi, termasuk sistem pengambilan sampling yang dilakukan KPU untuk memverifikasi keanggotaan pada sebuah parpol.
Komisioner Bawaslu, Nasrullah, menguatkan pernyataan Ida. Pemantauan dan pengawasan dilakukan Bawaslu dan seluruh petugas Panwaslu di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahapan verifikasi faktual secara menyeluruh. Dia memastikan, tidak ditemukan unsur intervensi apalagi campur tangan dari partai penguasa parlemen.
“Temuan di lapangan bukan rekayasa, apa adanya. Tidak ada tekanan dari partai Senayan, kami memang bekerja di wilayah yang sarat nuansa politik, tapi bukan berarti kami harus ikut berpolitik,” ungkapnya.
Tudingan bahwa KPU mengistimewakan partai Senayan diserukan oleh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis, mengatakan telah mengantongi bukti-bukti dan saksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.
Mereka menuding verifikasi keanggotaan parpol di tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan KPUD pada partai parlemen. “Verifikasi keanggotaan pakai teori sampling, tapi yang disampling hanya anggota partai non parlemen saja. Partai parlemen tidak diverifikasi aspek keanggotaannya,” kata Roy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika