REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2013 akan menjadi tahun politisasi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bony Hargens, mengatakan, di tahun depan itu, kartel-kartel politik akan sibuk mencari cara memenangkan Pemilu 2014.
"Tahun 2013 lebih tepat disebut tahun politisasi. Negara akan diperalat politisi, dan kita semua akan gamang karena ada pertempuran kartel politik memenangkan Pemilu 2014," ujar Bony dalam diskusi bertema Membedah Demokratisasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, di Cikini, Jakarta, Ahad (30/12).
Bony mengatakan kartel-kartel politik dapat berupa koalisi antarpartai. Dia mencontohkan langkah politisi Puan Maharani mendatangi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dapat diindikasikan akan menciptakan kartel politik.
"Kedatangan Puan mengantarkan buku 70 tahun Taufik Kiemas. Tapi siapa yang tahu di balik itu semua ada koalisi, atau sekedar 'test case' Puan menjadi Menpora," ujar Bonie.
Selain itu, kartel politik juga dapat dilakukan untuk merampok uang negara. Misalnya dalam kasus Hambalang yang menurutnya telah memperlihatkan secara telanjang kerja-kerja kartel politik. "Tantangannya bagaimana selamatkan politik dari kartel-kartel ini," ujar dia.
Di sisi lain Bony menilai karena kepentingan memenangkan pemilu 2014, maka 2013 akan menjadi tahun tanpa pemerintahan dalam arti yang substansial. Pada 2013, menurutnya tidak akan ada kebijakan khusus yang menyentuh masalah kerakyatan, karena para pemimpin sibuk melancarkan strategi memenangkan Pemilu 2014.
Selain itu dia mengimbau untuk mencegah terciptanya praktik jual-beli suara pada Pemilu 2014, diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat, agar publik menyadari bahwa uang bukan merupakan alat untuk memenangkan pemilu. "Mari berani menurunkan nilai uang dalam pemilu. Artinya masyarakat harus diberi kesadaran bahwa uang tidak boleh menjadi alat membeli suara mereka," ujar Bony.
Dia mengatakan keberadaan sosial media, seperti jejaring sosial Twitter dan Facebook dapat menjadi sarana pencerdasan yang efektif bagi masyarakat, di samping keberadaan media-media online lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika