REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) menolak permintaan Mesir untuk membebaskan 11 warganya yang ditahan atas tuduhan melatih kelompok Islam tentang bagaimana menggulingkan pemerintahan. Ke-11 warga Mesir tersebut sebagian adalah anggota Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Muslimin Mesir pekan lalu mengatakan sejumlah orang yang ditahan adalah para anggotanya. Mereka menuntut anggotanya yang ditahan itu agar dibebaskan karena salah tangkap. Pemerintah UAE sudah lama menaruh ketidakpercayaan kepada gerakan Ikhwanul Muslimin.
untuk menindaklanjuti masalah penahanan ini, pemerintah Mesir mengirim seorang staf presiden dan kepala intelijennya, Jenderal Mohamed Shehata ke UAE untuk berunding.
"Mereka (para pejabat UAE) menjelaskan bahwa seorang tersangka tidak dapat dibebaskan sebelum kasus itu disidangkan," kata surat kabar berbahasa Inggris Gulf News, Sabtu (5/1).
Menurut laporan surat kabar berbahasa Arab al-Khaleej ke-11 tersangka yang ditahan tersebut sedang diperiksa oleh jaksa-jaksa UAE terkait tuduhan-tuduhan berat.
Bukan kali ini saja UAE menahan warga Muslim. Sekitar 60 warga Islam tahun lalu ditahan di negara penghasil minyak itu. Mereka ditahan karena dianggap bersekongkol untuk menggulingkan pemerintah-pemerintah di kawasan Teluk.
Al-Khaleej, yang mengutip pernyataan satu sumber yang tidak disebut namanya, pekan lalu mengatakan ada hubungan dekat antara Ikhwanul Muslimin Mesir dan para pemimpin Islam UAE yang ditahan.
Surat kabar itu memberitakan para warga Mesir yang ditahan itu memberikan ssejumlah kursus dan ceramah mengenai pemilu dan cara-cara untuk mengubah sistem-sistem pemerintah di negara-negara Arab.
Juru bicara Ikhwanul Muslimin di Kairo, Mahmoud Ghozlan, menolak tuduhan bahwa 11 orang itu berusaha mengacaukan pemerintahan UAE. Hubungan antara Mesir dan UAE tegang sebtelah Husni Mubarak -sekutu lama negara Teluk itu- digulingkan tahun lalu oleh gerakan Ikhwanul Muslimin.
Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika