REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memilih Senator Nebraska, Chuck Hagel sebagai Menteri Pertahanan. Politisi senior dari partai oposisi ini akan duduk di Pentagon menggantikan, Leon Panetta yang segera pensiun.
Penujukan ini menjawab perdebatan mengenai siapa pemegang kebijakan pertahanan negara adi kuasa itu. ''Dia (Hagel) itu seorang patriot, dan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa,'' Obama mengatakan dalam wawancaranya di NBC News, saat Ahad (6/1), dan dilansir Aljazirah, Senin (7/1).
Obama mengumumkan pilihannya tersebut saat kembali dari liburan tahun barunya di Hawai, Ahad (6/1). Dari Washington dia mengharapkan tidak ada pertikaian dalam pilihannya itu.
Pengajuan nama Hagel akan disodorkan Gedung Putih pada pertemuan tingkat Senat di Capitol Hill, saat senin (7/1). Ruang Senat akan menjadi tempat uji kompetensi bagi Hagel.
Veteran perang Vietnam itu kemungkinan akan disasar dengan materi gejolak Timur Tengah dan global. Tokoh dari Partai Republik tersebut juga akan ditanyai tentang sikapnya dengan Israel. Terutama menganai pendanaan sistem pertahanan di sekutu utama AS itu.
Senator Mitch McConnel (Republik) mengatakan, keputusan presiden memikat Hagel untuk jabatan ke duanya tidak berpengaruh atas kinerja oposan. Kata dia, parsitipasi tokoh partai oposisi di pemerintahan tetap akan mendapat pengawasan kebijakan yang sama seperti lainnya
McConnel menyatakan, partainya tidak meragukan kapasitas pria 66 tahun itu. Bagaimanapun seorang penguasa Pentagon, menurut dia harus mengutamakan kepentingan nasional. ''Dia pasti vokal dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Tapi saya pikir, kami tetap mengujinya dengan adil seperti yang lain,'' ujarnya, seperti dilansir Washington Post, Senin (7/1).
Hagel, menurut Post adalah salah satu anggota Partai Republik yang menentang keras kebijakan George Bush menginvasi Irak dan Afganistan. Hagel bahkan ikut nimbrung dalam barisan Partai Demokrat yang menghendaki pemulangan segera pasukan militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari Afganistan. Terakhir, gertakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melumat Iran dengan serangan militer, mendapat kritikan tajam darinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika