REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK-- Dirut PT KAI, Ignasius Jonan, menjamin para pedagang yang masih memiliki kontrak hingga 2013 masih bisa berjualan hingga massa kontrak habis.

"Pedagang di stasiun yang masih punya kontrak, tentu dihormati. Apakah uang kontrak dikembalikan penuh atau tetap berjualan sampai kontrak habis," ujar Ignasius melalui pesan singkatnya kepada Republika Senin (7/1).

Tanggapan itu diberikan terkait penolakan penggusuran paksa para pedagang di beberapa stasiun salah satunya Stasiun Pondok Cina. Ignasius mengungkapkan penggusuran lapak para pedagang di stasiun merupakan permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar PT KA mensterilkan areal Stasiun Beos Kota.

Penggusuran dilakukan sebab area itu rawan kejahatan dan kecelakaan. "Ini pemimpin yang paham transportasi umum," tulis Ignasius.

Ignasius menambahkan PT KAI membuka ruang dialog dengan para pedagang stasiun yang masih memiliki kontrak hingga akhir 2013. "Silahkan pedagang sendiri yang diskusi," kata Ignasius.

Ignasius menambahkan PT KAI tidak menyediakan lahan untuk relokasi para pedagang stasiun. "PT KAI tidak berkewajiban dengan itu," kata Ignasius.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI mengonfirmasi relokasi pedagang kepada pemerintah kota (pemkot) Depok. Ketua BEM UI 2012 Faldo Maldini menuturkan dari hasil mediasi tersebut  Pemkot Depok mengatakan wewenang relokasi ada pada PT KAI.

"Kami sudah ke Pemkot Depok. Mereka bilang itu ranah PT.KAI," kata Faldo dihubungi Senin (7/1). Faldo menyayangkan PT KAI yang tidak membuka forum dialog dengan para pedagang di stasiun sebelum melakukan penggusuran.

"Di lapangan warga merasa tertekan. Surat pemberitahuan gusur itu berdampak besar pada kondisi psikis warga dan PT KAI tidak mempertimbangkan hal itu," ujar Faldo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika