REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Senator AS Rand Paul memberitahu Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengenai penentangan negaranya terhadap keinginan Palestina untuk bergabung dengan lembaga PBB. Hal itu diungkapkan beberapa sumber Palestina yang mengetahui masalah itu, Senin (7/1).

Sumber tersebut, yang tak ingin disebutkan jati diri memberitahu kepada Xinhua, Senator Republik itu mengatakan kepada Abbas setelah pertemuan di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi atas Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA), kalau PNA memutuskan bergabung dengan lembaga PBB.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pekan lalu memutuskan untuk melakukan serangkaian langkah untuk bergabung dengan konvensi dan kesepakatan internasional serta sejumlah badan PBB.

PLO menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk mendorong pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB, yang meningkatkan status Palestina jadi negara pengamat non-anggota pada November 2012.

Menurut sumber tersebut, Paul meminta Abbas melanjutkan pembicaraan perdamaian langsung dengan Israel tanpa prasyarat, demikian laporan Xinhua. Paul juga mengatakan pemerintah AS akan mendorong segera dilanjutkannya proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Sementara itu, Abbas menuntut tekanan AS atas Israel agar menghentikan kegiatan permukimannya dan sikap bermusuhan terhadap Palestina, kata sumber tersebut. Ditambahkannya, Abbas menyampaikan kekesalannya atas embargo fiskal AS atas PNA.

Abbas dijadwalkan bertemu dengan utusan perdamaian AS untuk Timur Tengah David Hale di Ramallah pada Selasa. Pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel membentur tembok cadas pada 2010 gara-gara perluasan permukiman Yahudi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika