REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat, menyebut gagasan buruk untuk mengubah nama Pemerintah Otonomi Nasional Palestina menjadi Negara Palestina. Negeri Paman Sam bahakn 'ngotot' satu negara hanya dapat diperoleh melalui penyelesaian lewat perundingan dengan Israel.

"Kebijakan kami untuk terus menyebutnya Pemerintah Otonomi Palestina, sampai tiba waktunya bahwa ada kesepakatan melalui perundingan bagi satu negara dengan perbatasan, takkan berubah," kata wanita Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland kepada wartawan dalam taklimat rutin, di Washington, AS, Senin (7/1).

"Anda tak dapat menciptakan negara dengan retorika dan dengan cap serta nama," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Xinhua. "Anda hanya dapat menciptakan negara, dalam konteks ini, melalui perundingan bilateral," katanya lagi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit pada Ahad (6/1), yang memerintahkan penggunaan nama Negara Palestina di semua cap resmi termasuk kartu tanda pengenal, surat izin mengemudi, dokumen resmi, paspor dan kop surat resmi.

Itu adalah langkah resmi pertama yang dilakukan ke arah satu negara sejak Sidang Majelis Umum PBB memberi Palestina peningkatan status jadi negara pengamat non-anggota pada November tahun lalu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ahad, menyampaikan penentangannya terhadap tindakan tersebut, dan mengatakan negara Palestina hanya dapat lahir melalui kesepakatan perdamaian dengan Israel.

Nuland mengatakan utusan khusus AS David Hale dijadwalkan berada di Jerusalem untuk melakukan pertemuan pada Senin malam, dan ia direncanakan bertemu Abbas pada hari berikutnya.

"Kami tentu saja akan memberitahu mereka itu adalah gagasan yang buruk dan itu takkan mengubah apa pun bagi rakyat Palestina," kata wanita juru bicara tersebut. "Dan jika mereka benar-benar ingin mengubah keadaan bagi rakyat Palestina, mereka perlu kembali ke meja."

Israel telah mengumumkan akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan sejak Paelstina menjadi negara pengamat non-anggota PBB, tindakan yang telah memicu kecaman bahkan dari Washington dan Eropa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika