REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan kekhawatiran atas bentrokan antara militer dan militan garis keras yang terjadi di Mali.
"Kami cemas atas laporan pergerakan militer kelompok-kelompok pemberontak di sepanjang garis depan di Mali utara dan ketegangan yang diakibatkannya," kata juru bicara PBB Martin Nesirky.
"PBB mendesak pemberontak mematuhi kesepakatan penghentian permusuhan yang dicapai pada 4 Desember dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak mereka menjauh dari militan teroris," tambah Nesirky.
Militer Mali dan kelompok garis keras bentrok pekan ini di perbatasan tak resmi antara kedua pihak dan menimbulkan keraguan baru mengenai upaya mencari penyelesaian ternegosiasi.
Perundingan yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis antara pemerintah Mali dan dua kelompok bersenjata, Ansar Dine dan Gerakan Pembebasan Nasional Azawad (MNLA), dibatalkan untuk memberi semua pihak lebih banyak waktu dalam melakukan persiapan. Pembicaraan itu rencananya akan digelar pada 21 Januari.
"PBB mendukung upaya penengahan oleh Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat dan kami mengharapkan pembukaan kembali perundingan yang kini dijadwalkan pada 21 Januari," kata Nesirky.
Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer Maret lalu menggulingkan pemerintahan presiden Amadou Toumani Toure.
Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.
Rencana-rencana sedang dirampungkan untuk mengirim pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit untuk mengusir militan yang menguasai wilayah utara Mali. Akan tetapi PBB telah memperingatkan bahwa penempatan itu mungkin bisa dilakukan setahun lagi.
Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), saat ini menguasai kawasan Mali utara yang luasnya lebih besar daripada Prancis.
Militan garis keras Ansar Dine merupakan salah satu dari sejumlah kelompok terkait Alqaidah yang mengusai Mali utara di tengah kekosongan kekuasaan akibat kudeta militer pada 22 Maret di wilayah selatan.
Ansar Dine menguasai Timbuktu, sementara Gerakan Keesaan dan Jihad di Afrika Barat (MUJAO) memerintah Gao, kota besar lain di Mali utara.
Kelompok garis keras itu menghancurkan makam-makam kuno Sufi di Timbuktu, yang diklasifikasi UNESCO sebagai lokasi warisan dunia. Mereka menganggap tempat-tempat keramat tersebut sebagai musyrik dan menghancurkan tujuh makam dalam waktu dua hari saja.
Mali pada 1 Juli mendesak PBB mengambil tindakan setelah kelompok garis keras menghancurkan tempat-tempat keramat di Timbuktu yang terdaftar di badan dunia itu sebagai kota yang terancam punah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika