REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Komisi D DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak lima rintisan sekolah bertaraf internasional di wilayah setempat terkendala biaya operasional, pascapenghapusan status oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masalah itu kita ketahui dari hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sepanjang pekan ini," ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, di Bekasi, Sabtu.

Menurut dia, kondisi itu dialami penyelenggara RSBI di SMAN 5 Kota Bekasi dimana aparatur sekolah mengaku kebingungan memperoleh sumber keuangan untuk membiayai listrik dan perangkat teknologi informasi (TI).

"RSBI di Kota Bekasi kehilangan subsidi dari pemerintah pusat. Akibatnya, biaya operasional di sekolah tersebut terhambat seperti biaya internet dan listrik yang memang full digunakan," kata politisi PKS itu.

Menurut Sardi, pembiayaan internet dan pendingin ruangan di sekolah itu terganggu akibat tidak ada alokasi anggaran untuk menutupi kebutuhan itu.

Pihaknya meminta agar pihak sekolah bisa mengantisipasi masalah keuangan itu dengan terobosan yang kreatif namun ditempuh secara legal.

"Subsidi dari pusat otomatis terhenti. Biaya operasional terpaksa ditanggung sekolah. Kami sudah sarankan mereka (aparatur sekolah) untuk mencari solusi kreatif," kata dia.

Pihaknya menjamin, pemerintah akan tetap bertangggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan seluruh siswa RSBI di wilayah setempat agar kualitasnya tetap dipertahankan.

"Jangan hanya gara-gara subsidi dicabut, lantas kualitas jadi menurun. Jangan panik. Tapi tolong, jangan melakukan pungutan," katanya.

Lima sekolah negeri di Kota Bekasi yang berstatus RSBI ialah SMAN1, SMAN5, SMPN1, SMPN5, dan SMKN1 Kota Bekasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika