REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Untuk meneruskan proyek permukiman di Tepi Barat (E-1), tentara Israel mengusir pengunjuk rasa Palestina yang memasang tenda di lokasi strategis Tepi Barat yang memprotes rencana pembangunan permukiman Israel, Ahad (13/1).
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Sabtu (12/1) mengatakan Israel telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung (MA) Israel yang mengeluarkan perintah larangan evakuasi.
MA Israel, Jumat (11/1) menyatakan tenda-tenda Palestina, yang dibangun di E-1, dapat tetap (didirikan) selama enam hari, sementara masalah penggusuran tenda sedang dibahas.
Pasa-keputusan pengadilan MA untuk menggusur mereka (warga Palestina) berubah, Sabtu malam itu juga, Netanyahu memerintahkan supaya jalan yang mengarah ke daerah tersebut ditutup dan menonaktifkan seluruh akses. "Daerah tersebut sebagai zona militer tertutup," ujar Netanyahu.
Beberapa jam kemudian, polisi Israel dan petugas penjaga perbatasan memasuki kompleks itu dan mengatakan kepada penghuni tenda yang berjumlah sekira 100 warga Palestina untuk meninggalkan 20 tenda besar yang baru didirikan sehari sebelumnya dalam upaya untuk mempertahankan wilayah Negara Palestina di masa depan.
"Semua orang dievakuasi dengan hati-hati dan cepat, tanpa cedera pada petugas atau demonstran," kata juru bicara polisi kepolisian Israel, Kepala Inspektur Micky Rosenfeld.
Rosenfeld menyatakan, 100 pengunjuk rasa Palestina kemudian diusir dari wilayah tersebut. Rosenfeld mengklaim, tidak ada penangkapan yang dilakukan selama operasi setengah jam tersebut.
Namun, dikutip dari Al Jazeera, Ahad (13/1), beberapa aktivis juga ditahan selama penggusuran, termasuk Sekretaris Jenderal Palestinian National Initiative, Mustafa Barghouthi.
Aktivis Palestina yang mendirikan tenda di daerah yang dikenal sebagai E-1, Jumat (11/1) mengatakan, mereka ingin ‘menemukan fakta-fakta di lapangan’ untuk menghentikan pembangunan (permukiman) Israel di Tepi Barat.
Para aktivis percaya itu hanya taktik, karena sebenarnya berhubungan dengan permukiman Yahudi. Apalagi Israel percaya membangun masyarakat berarti wilayah akan tetap menjadi milik Israel. Para aktivis menambahkkan, warga Palestina ingin membangun sebuah desa bernama Bab Al Shams di tempat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika