REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin tetap pada keputusannya melarang truk angkutan batu bara menggunakan jalan umum sejak 1 Januari 2013. Hari ini, Rabu (16/1) Kantor Gubernur Sumsel di Jl Kapten A Rivai dikepung puluhan truk angkutan batu bara dan para sopirnya yang melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi itu bahkan menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan utama. Namun Gubernur Alex Noerdin menyatakan tetap akan memberlakukan larangan tersebut.

“Saya tetap tidak izinkan mereka beroperasi di jalan umum. Keputusan larangan truk batu bara melintas di jalan umum sudah final, silahkan mereka menggunakan jalan khusus yang sudah dibangun,” kata Alex Noerdin, Rabu (16/1).

Gubernur Sumsel menjelaskan, larangan truk batu bara melewati jalan umum sudah beberapa kali ditunda karena belum siapnya jalan khusus angkutan batu bara.  “Larangan ini bukan aturan yang muncul tiba-tiba. Jika larangan ini dibatalkan atau ditunda lagi, masyarakat khususnya mahasiswa akan menyalahkan pemerintah karena dianggap kurang tegas,” ujarnya.

Sebelumnya pelaksana tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumsel Irene Camlyn menjelaskan, larangan tersebut sudah dilakukan sosialisasi selama dua tahun, yakni melarang angkutan batu bara melalui jalan umum terhitung sejak 1 Januari 2013.

“Jadi Gubernur Sumatera Selatan tetap melarang angkutan batu bara menggunakan jalan umum karena itu sudah menjadi keputusan, lagi pula sudah ada jalan khusus," kata Irene.

Lagi pula, imbuhnya, ada aturan bahwa setiap perusahaan pertambangan harus menyediakan fasilitas jalan khusus, sehingga hasil tambang bisa didistribusikan tanpa mengganggu jalan umum. Irene mengimbau kepada seluruh perusahaan pertambangan dan asosiasi angkutan batu bara untuk menghormati keputusan Gubernur Sumsel tersebut.

"Pelarangan truk batu bara melewati jalan umum adalah untuk kepentingan masyarakat banyak,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika