REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran DPP Partai Golkar tidak akan lagi menanggapi kritik pencalonan presiden (Pencapresan) Aburizal Bakrie di Pemilu 2014. Bagi Partai Golkar kritik terhadap Ical merupakan suatu perbedaan pendapat yang biasa terjadi.
"Soal kritik, partai akan mengambil sikap biasa saja," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Icak) kepada wartawan, Rabu (16/1), di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Ical menyatakan sebagai partai besar Golkar terbiasa dengan perbedaan pendapat. Kendati begitu, dia memastikan kritik terhadap dirinya tidak akan mengubah keputusan partai yang secara resmi mengusung dia sebagai Capres di Pemilu 2014. "Meskipun ada perbedaan pendapat, apa yang sudah diputuskan partai merupakan keputusan bersama," ujarnya.
Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan partainya tidak akan memberi sanksi pada kader yang memberikan kritik keras terhadap pencapresan Ical. "Partai memahami perbedaan pendapat," katanya.
Senada dengan Ical, Idrus menyatakan Partai Golkar tetap teguh memegang keputusan Rapimnas III yang menetapkan Aburizal sebagai capres di Pemilu 2014. Kalaupun sampai sekarang masih ada suara-suara yang bersifat menetang Golkar tidak mau ambil pusing. "Dianggap angin lalu saja," ujarnya.
Sementara itu Forum Komunikasi DPD I Partai Golkar tetap meminta DPP Partai Golkar bersikap tegas pada setiap kader yang selalu melakukan penggembosan politik kepada Ical di media. "DPP harus memberhentikan Zainal Bintang karena telah melanggar putusan Rapimnas mengenai keharusan kader mendukung pencapresan Ical," kata Juru Bicara Forum Komunikasi DPD I Partai Golkar, Ridwan Bae.
Ridwan mengatakan tindakan tegas DPP Partai Golkar pada kader yang gemar mengeluarkan pernyataan berseberangan dengan keputusan partai (Rapimnas) tak bisa lagi ditawar. Hal ini demi menjaga soliditas pemenangan Ical dalam pemilu Presiden 2014. "Ada kegelisahan kami melihat pernyataan Zainal Bintang yang menyebut pencapresan Bang Ical sebagai mimpi di siang bolong," ujarnya.
Ridwan membantah semua kritik Zainal kepada Ical. Misalnya soal mekanisme pencapresan Ical yang tidak melibatkan DPD II, kasus lumpur Lapindo, dan janji dana abadi Golkar Rp 1 triliun. Menurut Ridwan, tidak ada satu pun dari semua permasalahan itu yang patut dilimpahkan kepada Ical.
Ridwan menjelaskan Pencapresan Ical telah disepakati pengurus Golkar pusat dan daerah. Dana abadi Golkar bukannya tak mau direalisasikan Ical, tapi memang pengurus DPD I yang melarang. Sedangkan, Lapindo itu bukan kesalahan Ical tapi ada perusahaan lain yang juga beroperasi selain PT Lapindo Brantas, yakni PT Medco. "Zainal bilang dukungan Golkar kepada Ical semu, itu sangat menyakitkan," katanya.
Ridwan berharap kader Golkar mampu menahan diri saat memberi pernyataan ke publik. Kritik dan masukan, kata Ridwan, sebaiknya disampaikan dalam forum internal Partai Golkar.
Ridwan meminta DPD I memecat Zainal Bintang karena telah melakukan penggembosan nyata kepada Partai Golkar dan Ical. "Kalau Zainal kader Golkar, dia harus diberhentikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika