REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh melakukan aksi demo di sejumlah lokasi strategis pada hari ini, Rabu (16/1). Sejumlah lokasi seperti Polda Metro Jaya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Istana Negara disambangi oleh buruh. 

Apa komentar pemerintah? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan aksi yang dilakukan oleh buruh tidak dilarang. 

Syaratnya, demo tersebut harus tertib, ada kejelasan tuntutan, tidak anarkis, tidak ada sweeping hingga pemaksaan. 

"Sepanjang itu tertib, selalu ada ruang dialog," kata Hatta kepada wartawan seusai memimpin rapat koordinasi bidang energi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/1) sore. 

Jika tidak ada ruang dialog, maka akan timbul kekhawatiran, khususnya para investor. Dalam aksi hari ini, buruh menyuarakan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). 

Terkait tuntutan-tuntutan ini, Hatta enggan berkomentar lebih jauh. "Saya tidak bisa bilang (tuntutan buruh dikabulkan atau tidak)," ujar Hatta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika