REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- PT Total Exploration and Production Indonesie mulai memasuki masa transisi hingga perusahaan multinasional ini berakhir sebagai operator Kontraktor Kontrak Kerjasana (KKKS) di Lapangan Migas Mahakam, Kalimantan Timur. Manajemen perusahaan ingin mengoptimalkan masa transisi lima tahun setelah berakhirnya kontrak pada 2017 mendatang.
Manajemen Total berharap proses transisi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
Seperti diketahui, pemerintah masih terus membahas keberlanjutan kerja sama dengan Total. Vice President Human Relationship Communication and General Service Total EP Indonesie, Arividya Novianto, mengatakan posisi pemerintah cenderung menginginkan Blok Mahakam untuk diambil alih Pertamina.
"Kami ingin gunakan masa transisi lima tahun nanti untuk melakukan 'transfer of knowledge' agar perpindahan tangan ini benar-benar mulus dan tak terjadi gangguan produksi," ujar Arividya dijumpai Republika di Balikpapan, Kamis (17/1). Pembahasan kelanjutan Total di Blok Mahakam bersama pemerintah masih belum ada kemajuan.
Menurut Arividya, pemerintah sendiri mengatakan ingin memprioritaskan Blok Natuna dulu. Meski demikian, Total sudah mengajukan rencana perpanjangan kontrak KKKS ini sejak 2008.
Manajemen Total masih terus mendiskusikan hal ini dengan Pertamina. Sedangkan keputusan akhir ada di tangan pemerintah. Perusahaan multinasinal berbendera Prancis ini menginginkan porsi pengelolaan yang realistis, termasuk di dalamnya porsi untuk Total, Pertamina, dan pemerintah daerah.
Seperti diketahui, Total menekan kontrak sebagai KKKS Mahakam pertama kalinya pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Berikutnya, kontrak Total diperpanjang kembali 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017 nanti. Total menguasai 50 persen hak partisipasi pengelolaan dan bertindak sebagai operator. Sisanya, 50 persen dimiliki Inpex Corporation.
Dalam skema yang pernah dibahas Total bersama pemerintah, kata Arividya, Total meminta agar porsinya tak terlalu kecil. Alternatif pertama kisarannya 51:49. Sebanyak 51 persen dikelola Pertamina dan mitranya yang masih belum diketahui. Sisanya 49 persen dikelola oleh Total dan Inpex Corporation yang mengoperasikan Blok Mahakam saat ini.
Alternatif kedua adalah 33:33:33. Rinciannya untuk Total, Inpex, dan Pertamina, masing-masing 33 persen. Saat ditanyai porsi untuk daerah, Arividya, menyatakan hal tersebut bukan wewenang Total untuk memutuskan.
"Bukan Total dan Pertamina yang menentukan share, tapi pemerintah," ujarnya. Total tetap berharap porsi partisipasinya setelah berakhirnya kontrak KKKS 2017 nanti tidak kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika