REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI dan pemerintah pusat harus terus melakukan koordinasi dalam penanganan bencana banjir.
"Penanganan banjir ini memerlukan koordinasi yang kuat antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Harus dikerjakan bersama-sama dan tidak boleh lalai," kata Jokowi usai melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan pihak lainnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
Sampai dengan saat ini, menurut Jokowi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas) dan sejumlah dinas DKI untuk menangani masalah banjir, terutama dalam jangka pendek.
"Menanggapi tanggap darurat, untuk jangka pendek, kita bekerja sama dengan Kemensos, BNPB, Basarnas dan dinas-dinas di DKI dalam hal penyediaan bantuan logistik, dapur umum, toilet umum atau MCK, selimut, obat-obatan serta perahu karet," ujar Jokowi.
Sementara itu, lanjut Jokowi, untuk jangka panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas PU DKI Jakarta. "Untuk jangka panjang penanganan banjir, Pemprov DKI, Kementerian PU dan Dinas PU DKI akan bersama-sama melakukan perbaikan drainase, pompanisasi, pengerukan kali dan normalisasi tiga kali besar di Jakarta, antara lain Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Kali Sunter," kata Jokowi.
Menanggapi situasi tanggap darurat terkait kegiatan belajar mengajar, Jokowi mengatakan kegiatan tersebut dapat dihentikan bagi sekolah-sekolah yang terkena dampak banjir.
"Sekolah boleh libur kalau memang sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan untuk aktivitas kantor, tidak ada itu yang namanya cuti bersama, malah harus lebih rajin, kalau perlu sabtu minggu masuk," tutur Jokowi.
Seperti diketahui, hari ini Jokowi resmi menyatakan bahwa Jakarta berada dalam posisi tanggap darurat. Posisi tersebut akan diberlakukan hingga sepuluh hari ke depan atau tepatnya 27 Januari 2013.