REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat berencana mengganggarkan dana hingga mencapai Rp 2 triliun untuk menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda Jakarta.
"Jakarta bukan hanya sekedar ibu kota, tetapi juga pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Jadi, tidak bisa jika masalah banjir ini hanya ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gelanggang Olahraga (GOR) Otista, Cawang, Jakarta Timur, Ahad (20/1).
Rencananya, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembuatan sodetan dari Sungai Ciliwung hingga Kanal Banjir Timur sebesar Rp 500 miliar, pengadaan 50 fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) mobile dan pompa sebesar Rp300 miliar serta normalisasi Sungai Ciliwung sebesar Rp 1,2 triliun.
"Sinergi ini perlu dilakukan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Oleh karena itu, pusat dan DKI harus bersama-sama mencari solusi yang strategis untuk mengatasi masalah ini (banjir)," ujar SBY.
Menurut SBY, permasalahan banjir di Jakarta harus diatasi dengan solusi yang bersifat strategis, bukan lagi solusi tahunan, sehingga dapat menanggulangi masalah tersebut secara signifikan. SBY juga meminta agar seluruh petugas hendaknya selalu memperhatikan nasib para pengungsi yang menjadi korban banjir di ibu kota.
"Selain itu, saya juga mengimbau agar warga lebih disiplin dalam membuang sampah. Banyaknya sampah yang tersumbat menandakan disiplin masyarakat Jakarta masih rendah. Jadi, ketertiban dan kedisiplinan dalam membuang sampah harus ditingkatkan," ungkap SBY.
Selain SBY dan Jokowi, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto , Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz serta Menteri Pemuda dan Olah raga (Menpora) Roy Suryo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika