REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biaya untuk sosialisasi redenominasi diperkirakan mencapai Rp 200 miliar. Nominal biaya ini sudah didiskusikan dengan industri dan pemerintah. Serta sudah berdasarkan kliring survei.

"Biaya itu sudah termasuk pencetakan uang dan perbaikan sistem," kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas kepada Republika di Jakarta, Rabu (23/1). 

Menurutnya, ada tiga tahapan redenominasi. Pertama, tahap persiapan. Kegiatan utamanya penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Redenominasi, rencana pencetakan uang dan distribusinya. 

Kemudian penyesuaian infrastruktur dan teknoloigi informasi sistem pembayaran, akuntansi dan komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, tahap transisi atau paralelisasi. Ketiga, tahap phasing out. Yaitu saat dilakukan pengembalian mata uang Rupiah lama dan seluruh transaksi menggunakan Rupiah baru.

Gubernur BI, Darmin Nasution menambahkan, tahap transisi menjadi tahapan penting. "Pada tahap ini, kedua mata uang, Rupiah lama dan Rupiah baru diberlakukan bersamaan," kata Darmin.

Menurut Darmin, pada 2-3 tahun periode awal, mata uang Rp 100 ribu akan disertakan dengan mata uang Rp 100 ribu lainnya yang gambarnya persis sama. Namun tiga angka nol terakhirnya dibuat samar atau dual price tagging. 

Ini untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, baik dengan mata uang lama juga baru. Dengan dual price tagging juga tercipta transparansi harga. 

Sehingga proses monitoring dan peran aktif masyarakat untuk mengawasi pembulatan harga ke atas secara berlebihan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika