REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara sebagai salah satu langkah antisipasi banjir di Ibukota di masa mendatang.

"Normalisasi ini harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas atau daya tampung air di dalamnya," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/1).

Idealnya, menurut dia, kedalaman Waduk Pluit mencapai 10 meter, namun saat ini hanya sekitar dua sampai tiga meter, sehingga perlu diperdalam lagi. "Semakin dalam waduknya, maka semakin dalam juga daya tampungnya, sehingga air tidak tumpah dan menjadi banjir di mana-mana, terutama di daerah Pluit. Melalui normalisasi ini, maka daya tampung Waduk Pluit bisa maksimal," ujar Jokowi.

Normalisasi itu, lanjutnya, juga berkaitan dengan lahan di sekitar waduk. Dia mengatakan pihaknya mencatat terdapat 17.000 kepala keluarga (KK) yang tinggal di area tersebut. "Area di sekitar waduk merupakan daerah resapan air, bukan wilayah pemukiman. Jadi, tidak boleh ada warga yang tinggal di situ. Area tersebut harus disterilkan, sehingga Waduk Pluit dapat berfungsi secara maksimal," katanya.

Sementara itu, terkait anggaran, Jokowi mengungkapkan Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk melakukan normalisasi tersebut. "Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan 'sheet pile' sebesar Rp190 miliar dan pengerukan waduk sebesar Rp800 miliar. Jadi, totalnya kira-kira mencapai Rp1 triliun," ungkapnya. Dana tersebut, sambung Jokowi, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika