REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan peradilan desa dianggap bisa menjadi solusi dari menumpuknya perkara di Mahkamah Agung (MA). Apalagi, ini bukan barang baru di Indonesia.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas UGM Soedjito menilai, dulu sistem hukum Indonesia memiliki peradilan adat. Meski pun kemudian dasar hukumnya dicabut pemerintah. 

Karenanya, kalau memang peradilan desa benar-benar diterapkan maka tidak akan menjadi masalah. Meski secara struktural tidak berada di bawah MA.

"Kasus kecil, menampar istri tidak perlu disidangkan di MA, itu malah merendahkan martabat MA. Maka inilah perlunya menghidupkan peradilan desa," ujarnya, Kamis (24/1).