REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Studi bersama atau joint study proyek pengembangan shale gas di Indonesia yang dilakukan lima investor telah selesai. Dan, dalam waktu dekat kelima investor tersebut akan segera menandatangani kontrak kerja sama (KKS) pengembangan gas non konvensional itu.

Menurut Pelaksana Tugas Dirjen Migas A Edy Hermantoro untuk proyek pengembangan shale gas, pemerintah sudah menerima 70 proposal. "Namun dari keseluruhan proposal yang masuk, hanya lima yang berhasil menyelesaikan joint studi. Sisanya masih dalam proses dan ada yang mengalami penolakan," paparnya, Jumat (25/1).

Eddy mengungkapkan, salah satu dari lima investor tersebut adalah PT Pertamina (Persero). Namun sayangnya, ia enggan menuturkan keempat investor pemenang lain.

Hal senada juga dikatakan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. "Shale gas awalnya memang banyak dikembangkan di Amerika dan sekarang mulai kita kembangkan di sini," jelasnya.

Dengan pengembangan shale gas, pemerintah mengharapkan adanya diversifikasi energi nasional. Sehingga konsumen gas di dalam negeri tak hanya bergantung pada produksi gas alam yang terus menurun.

Saat ini industri mendominasi pemanfaatan gas domestik sebesar 42 persen. Sedangkan sisanya listrik 21 persen, perdagangan 20 persen, pribadi 14 persen dan pertanian tiga persen.

Shale gas merupakan jenis gas yang berasal dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Di Indonesia gas jenis ini banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua.

Potensi shale gas Tanah Air diperkirakan mencapai 574 triliun kaki kubik (TCF). Lebih besar jika dibandingkan gas metana batubara (CBM) yang mencapai 453,3 TCF dan gas konvensional sebesar 153 TCF.

Pada tahun ini, pemerintah menawarkan enam wilayah pengembangan shale gas. Empat blok ada di Kalimantan yakni Blok North Tarakan, Blok Berau, Blok Kutai I dan Blok Kutai II. Sedangkan sisanya di Sumatera Selatan yaitu Blok Rama dan Blok Shinta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika