REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap semua orang bisa belajar dari kasus yang menimpa Bupati Garut Aceng Fikri. Aceng sendiri dilengserkan Mahkamah Agung (MA) dan DPRD Garut karena dinilai mempermainkan institusi pernikahan dengan melakukan nikah siri diam-diam. Aceng juga menceraikan istrinya melalui SMS empat hari setelah dia menikah.

Marzuki mengatakan, semua orang harus bisa belajar dari kasus Aceng. Bukan hanya pejabat publik yang harus belajar dari peristiwa tersebut. "Kita semua harus belajar dari kasus itu," katanya di Jakarta, Jumat, (25/1).

Sebagai warga negara, ujar Marzuki, harus taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Memang terkadang ada orang yang merasa baik hanya dengan menaati hukum agama, misalnya dengan nikah siri. Namun sebagai warga alangkah baiknya jika menaati hukum agama dan hukum negara. Dalam hukum negara nikah harus dicatat oleh negara.

Nikah, kata Marzuki, harus dicatat oleh negara dengan tujuan melindungi hak-hak wanita sebagai istri. Selain itu juga menentukan hukum warisnya bagaimana, termasuk melindungi hak anak-anak yang lahir agar tidak diterlantarkan orangtuanya.

Dalam hukum Islam, terang Marzuki, seorang perempuan boleh menikah ketika dia sudah baligh atau mengalami menstruasi. Namun dalam hukum negara seorang perempuan harus sudah berusia tertentu untuk menikah. Hukum negara dibuat untuk melindungi perempuan, dia dipersiapkan matang secara psikologis terlebih dulu sebelum menikah. 

Seharusnya, kata Marzuki, hukum agama maupun hukum negara sama-sama digunakan untuk kemaslahatan bersama. Intinya tidak perlu mempertentangkan antara hukum agama dengan hukum negara, tujuannya sama-sama baik.

Terkait dengan penglengseran Aceng, Marzuki menyerahkan sepenuhnya kepada MA dan DPRD Garut. MA tentu sudah menyelidiki pelanggaran hukum apa saja yang terjadi. "Saya menyerahkan keputusan hal itu kepada mereka," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika