REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendukung penuh keinginan PT Hutama Karya (Persero) untuk menggarap proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Dukungan tersebut berupa penugasan langsung dari pemerintah dan izin dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).  

Bagaimana dengan sumber pembiayaan? Menteri Keuangan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menyatakan pembiayaan proyek dapat bersumber dari penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana dalam bentuk penerusan pinjaman luar negeri (subsidiary loan agreement/ SLA) maupun penerbitan surat utang (bond).    

"Dan atau Hutama Karya sendiri keluarkan obligasi. Jadi akan kita lihat," tutur Agus di kantor Kemenkeu, Jumat (25/1).  

Meski demikian, Agus meminta agar studi kelayakan (feasibility study/ FS) segera diselesaikan. "Sesuatu itu harus dibangun dengan adanya FS dulu," ujarnya.

Hutama Karya direncanakan akan membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang dua ribu kilometer dari Aceh hingga Lampung. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi ini memperkirakan total investasi untuk pembangunan mencapai Rp 300 triliun.    

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini berharap pembangunan Jalan Tol TransSumatra tidak seperti Jalan Tol Trans Jawa. Di kala kebutuhan akan pentingnya jalan tol di Jawa meningkat, namun pembangunannya belum menampakkan hasil.  

"Kita ingin supaya Jalan Tol (Trans) Sumatra cepat terwujud. Agar ekonomi menjadi semakin baik," ujar Agus.

Oleh karena itu, Agus menyebut petunjuk terkait kelayakan usaha akan disusun oleh Kemenkeu. Selain itu, koordinasi penugasan setelah adanya kejelasan dari BPJT juga segera dibangun. "Semua bakal diwujudkan asal dikelola profesional," pungkas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika