REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Subsidi listrik ternyata tak selalu dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah saja. Kalangan mampu seperti industri, masih merasakan subsidi listrik dari pemerintah.

Bahkan di 2013 ini, subsidi listrik untuk kelompok tersebut mencapai Rp 19,9 triliun. Angka ini sekitar 25 persen dari total subsidi listrik yang dianggarkan di APBN sebesar Rp 78,63 triliun.

Hal ini diakui Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman. Bahkan kepada Republika, ia menuturkan dari keseluruhan terdapat 55 perusahaan industri yang mendapatkan subsidi paling besar.

"Subsidi paling banyak diberikan ke 55 perusahaan itu," tegasnya, Ahad (27/1). Beberapa perusahaan di antaranya adalah  Krakatau Steel, Holcim, Asahimas, Indocement, Semen Indonesia, Suffindo, Ispatindo, Gunung Garuda dan Jakarta Prima.

Subsidi yang besar ini bukan tanpa alasan. Menurut Jarman, peningkatan subsidi listrik untuk 55 perusahaan tersebut terjadi karena volume pemakaian listrik yang signifikan di perusahaan itu.

"Jadi ini bukan dari kwh-nya," tegasnya. "Seperti BBM yang subsidinya besar karena kuotanya terus bertambah, ini juga seperti itu. SUbsidi besar karena volume pemakaian listrik mereka juga besar,".

Namun ia menegaskan, ke depan, pemerintah optimistos akan bisa menurunkan subsidi listrik untuk kelompok ini. Dikatakannya tahun ini saja, khusus industri besar itu, pemerintah sudah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) yang digunakan hingga 15 persen.

"Mereta dapat kenaikan sekitar lima persen per triwulan," katanya. Bahkan ada kelompok yang mendapatkan kenaikan hingga 6,5 persen.

Tapi, Jarman mengaku memang keputusan mencabut total subsidi secara langsung tak mungkin dilakukan. Pencabutan seluruh subsidi akan berimbas pada masyarakat seperti kenaikan harga dan penurunan daya beli.

"Karena itu, tahun ini, yang kita hapus subsidinya baru kelompok bisnis dan rumah tangga kaya saja," ujarnya. Ia menuturkan ini juga sudah memperhitungkan sejumlah indikator, seperti dampak inflasi yang hanya tiga persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika