REPUBLIKA.CO.ID, PENJARINGAN -- Normalisasi Waduk Pluit membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rp 1 triliun. "Kebutuhan kira-kira satu triliun, tapi dimasukkan kira-kira antara 100 sampai 150 juta,’’ ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ahad (27/1).

Jokowi mengatakan anggaran tersebut belum termasuk ganti rugi. Sebab, belum ada pembicaraan dengan masyarakat.

Menurutnya, normalisasi tersebut di antaranya pengerukan waduk hingga kedalaman 10 meter dari kedalaman saat ini dua sampai tiga meter. Sehingga, daya tampungnya menjadi tiga kali lipat.

Sedangkan, adanya masyarakat yang tinggal di waduk menjadi kendala untuk pengerukan. Karena itu, dia mengaku akan melakukan sosialisasi mengajak warga pindah ke Marunda atau tempat yang disiapkan.

Menurut Jokowi, masyarakat akan diberikan sewa semurah mungkin. Sebab, relokasi tersebut menyangkut kepentingan orang banyak untuk menyelesaikan masalah. Sehingga, bukan menyangkut income untuk mendapatkan uang dari sewa.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air DKI Jakarta Fahrurozy mengatakan awalnya anggaran Waduk Pluit masuk anggaran dari Bank Dunia bagian Proyek Pengerukan Darurat Jakarta atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Namun, karena di waduk tersebut terdapat banyak bangunan yang harus di bongkar terlebih dahulu, Bank Dunia tidak setuju.

Menurutnya, bangunan liar yang ada di Waduk Pluit harus dibersihkan terlebih dahulu. Dia mengatakan jika pengerukan tetap dilakukan, bangunan bisa roboh dan warga akan menuntut.

Sedangkan, dia mengaku proyek JEDI sudah ada sejak 2012 tapi baru disetujui sekarang. Sehingga, proyek JEDI hanya untuk waduk yang steril dari pemukiman yaitu Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Melati, dan Waduk Sunter Timur 3.

Ikuti Whatsapp Channel Republika