REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak mudah bagi pemerintah untuk membuat rumah di Papua dan Papua Barat. Padahal, pembuatan rumah diyakini bisa menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.  

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letjen Purn Bambang Darmono menilai, ada sejumlah kendala yang dihadapi untuk penyediaan pemukiman. 

"Pertama, penyediaan tanah dan lahan yang terhambat karena adanya hak ulaya," katanya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/1).

Kedua, lanjutnya, mahalnya harga bahan bangunan. Ketiga, masalah sumber daya manusia dan kelembagaan yang bisa mengakomodasi kapasitas lokal. Keempat, adanya ketidakseimbangan antara pemerintah desa dan kota.

Sehingga ada kesenjangan sosial ekonomi dan munculnya urbanisasi. Kelima, kurang siap untuk mengantisipasi dinamika pertumbuhan fisik di perkotaan sehingga muncul wilayah kumuh. Keenam, ada kesenjangan kementerian/lembaga dengan rencana aksi UP4B. 

Tak hanya itu, ia juga melihat besaran alokasi anggaran untuk percepatan pemukiman belum terkoordinasi dengan baik. 

Misalnya, pada awal disepakati untuk pembangunan perumahan sebanyak 16 ribu unit. Tapi kemudian berkurang menjadi hanya lima ribu unit. Pada akhirnya, yang terealisasi hanya 870 unit. 

Angka-angka berubah karena besaran anggaran yang mampu didukung APBN. Kalau dibagi dengan 42 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, maka hanya dapat alokasi untuk pembangunan rumah sebanyak 20 unit.

"Maka harapan untuk mencapai jumlah signifikan pemukiman di Papua dan Papua Barat harus mendorong APBD untuk berpihak pada penyediaan perumahan dan pemukiman," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika