REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Auditor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan audit terkait dana Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. Terkait hal itu, Polda Sulsel membantahnya.
"Kami tidak kedatangan tamu dari KPK dan kalaupun ada kabar kami diaudit terkait dana pilkada Gubernur Sulsel," tegas Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi di Makassar, Selasa (29/1).
Ia mengatakan, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kepolisian punya tugas dan fungsi yang sama yakni penyidikan dan pengawasan. Mantan Wakil Kepala Polrestabes Makassar itu mengaku jika kabar adanya auditor KPK untuk mengaudit itu juga tidak benar karena tahapan Pilkada Gubernur masih berlangsung dan pertanggungjawabannya juga belum diselesaikan.
"Tahapan Pilkada masih berlangsung jadi bagaimana caranya mereka mau mengaudit, lagian kami punya pengawasan di internal kepolisian seperti Inspektorat Pengawasan," ujarnya.
Kabar terkait adanya auditor KPK berhubungan dengan sejumlah polemik yang berkembang di kalangan anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan Pilgub Sulsel yang menyebutkan adanya pemotongan dana tahapan pilkada.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah anggota di jajaran Polda Sulselbar yang melakukan pengawalan dan pengamanan Pilkada Gubernur Sulsel yang seharusnya mendapatkan Rp845 ribu per orang hanya mendapat Rp400 ribu.
Nilai nominal yang didapatkan ini juga bervariasi antara anggota kepolisian di jajaran Polrestabes Makassar dengan anggota di jajaran Polres daerah yang ada di Sulsel.
Salah satu anggota Polrestabes yang ikut pengamanan dan tidak ingin identitasnya disebutkan mengaku jika dirinya bersama anggota lainnya hanya memperoleh Rp400 ribu yang dimana setiap anggota harusnya memperoleh Rp845 ribu.
Sedangkan untuk anggota di jajaran Polres Pelabuhan mendapatkan nominal yang besar yakni Rp600 ribu. Di Polres Maros sekitar Rp500 ribu, di Polres Gowa Rp650 ribu dan begitu juga di beberapa jajaran Polres lainnya di Sulsel.
Sementara untuk dana pengawalan surat suara disetiap tempat pemungutan suara (TPS) setiap anggota memperoleh Rp65 ribu. Dana sebesar itu diperoleh selama sepekan bertugas. Honor dana TPS itu berbeda dengan dana keseluruhan yakni Rp845 ribu.
"Banyak teman-teman yang sakit dan tekor dengan hasil yang diterima. Bayangkan saja, saya sepekan pengamanan di TPS dapatnya cuma Rp65 ribu dan saya berobat ke rumah sakit Rp200 ribu, belum lagi ditinggal anak istri di rumah dan tugas sampai malam," katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima sejumlah dana yang akan diterima setiap anggota yang bertugas dalam tahapan antara lain, dana pengamanan pendaftaran pasangan calon gubernur. Dana pengamanan KPU, pengamanan pembacaan visi misi, pengamanan debat kandidat, pengamanan PPK, pengamanan masa tenang serta honor rapat pleno KPU Sulsel.
Sebelumnya, dana pengamanan Pilgub Sulsel yang telah disepakati yakni sebesar Rp38,8 miliar dan dana ini bersumber dari APBD Sulsel tahun anggaran (TA) 2012 dan 2013 yang khusus dialokasikan untuk pesta demokrasi.
Endi Sutendi menegaskan jika di dalam pencairan dana Pilgub Sulsel untuk personel terdapat kekeliruan dan penyalaahgunaaan maka aakan ditindaki dengan tegas karena dana pengamanan itu dikhususkan kepada setiap personel yang bertugas di tahapan Pilkada Sulsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika