REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hingga kini belum memutuskan nasib pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota. Karena menyangkut investasi yang besar, dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka dirinya akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana pembangunan enam ruas tol di ibu kota.
Saat ini, dikatakan Jokowi, terdapat pihak yang mendukung rencana pembanguan enam ruas tol tersebut karena didasari oleh masih minimnya rasio jalan di Jakarta yang hanya mencapai 6 persen dari total luas Jakarta. Sedangkan mereka yang menolak berkeyakinan, pembanguan enam ruas tol ini hanya akan menambah jumlah kendaraan sehingga dinilai tidak akan bisa mengurai kemacetan. Untuk itu, mereka yang menolak lebih memilih untuk melakukan perbaikan pola transportasi massal di ibu kota.
"Keduanya hingga saat ini belum nyambung, antara yang menolak dengan konsorsium. Kita akan beri alternatif-alternatif tapi tadi saat rapat belum ada yang sepakat," ujar Jokowi, usai menggelar public hearing pembangunan enam ruas jalan tol, di Balaikota DKI Jakarta.
Meski pro dengan transportasi massal, Jokowi mengakui jika rasio jalan di Jakarta masih rendah. Sehingga selain memperbaiki transportasi umum, diperlukan juga penambahan jalan. "Faktanya, rasio jalan masih kurang di Jakarta ini. Dari awal saya sampaikan, akan pro transportasi massal. Tapi kita juga harus mengerti ada fakta rasio jalan di Jakarta itu memang masih kecil," katanya.
Karenanya, diakui Jokowi, keputusan terkait enam ruas jalan tol ini cukup sulit. Sebab, karena timbul penolakan, juga menyangkut investasi yang cukup besar yakni mencapai Rp 40 triliun. "Ini tidak mudah karena menyangkut investasi Rp 40 triliun. Lebih bagus hati-hati tapi segera putuskan," katanya.
Direktur Utama PT Jakarta Toll Development, Frans Sunito mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah soal rencana pembangunan enam ruas jalan tol ini. "Tergantung pemerintah. Kita siapkan enam ruas jalan tol, tapi kalau pemerintah mengusulkan lain kami tetap menunggu," kata Frans.
Dikatakan Frans, biaya pembangunan enam ruas jalan tol ini, merupakan murni dari swasta sehingga tidak menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD. "30 persen modal sendiri, sisanya 70 persen pinjaman dari bank," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Institut Transportasi (Instran), Darmaningtyas menambahkan, jalan tol tidak dapat mengatasi kemacetan. Meski nantinya hanya ada beberapa yang dibangun, dengan tegas pihaknya akan menolak sebab akan timbul efek domino ke depannya. "Kalau satu disetujui akan ada efek domino yang lainnya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika