REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran Kali Bekasi menemui kendala. Minimnya anggaran menjadi salah satu persoalan yang mengemuka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menjelaskan, imbauan pindah sudah dilakukan kepada warga sejak  mengungsi akibat banjir. Meski demikian, tidak ada warga yang menggubris.

Pasalnya, untuk memindahkan warga dan membangun rumah susun (rusun), perlu dana yang tidak sedikit. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Bekasi  belum memiliki rusun yang harganya terjangkau oleh warga miskin.

"Dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah susun bukan hanya semiliar dua miliar, tapi lumayan banyak. Sementara anggaran kami sudah mulai defisit," kata Rayendra, Rabu (30/1).

Dia mengakui, anggaran yang ada memang terserap untuk proyek pembangunan gedung baru Pemerintah Kota Bekasi. Gedung tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 10 lantai.

Selain itu, ada juga megaproyek pembangunan dan stadion bekasi. Jika semua ini sudah selesai, menurut Rayendra, pihaknya kemungkinan besar bisa mulai membangun rumah susun.

Namun terkait masalah lahan yang disiapkan, Rayendra optimis, hal tersebut tidak akan menjadi kendala utama. Menurutnya, Pemkot Bekasi bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

"Apabila ada developer yang ingin membangun perumahan, kami bisa ikut memberikan ijin. Tinggal Fasos dan Fasumnya digeser. Sekitar dua hektare juga sudah cukup. Tapi kan masalahnya adalah membangun rumah susunnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika