Kamis 31 Jan 2013 12:18 WIB

Tiga Perusahaan Pelat Merah Bentuk Bank Joint Venture

Rep: Nur Aini/ Red: Nidia Zuraya
Kantor Kementerian BUMN
Kantor Kementerian BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Tiga perusahaan milik negara, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia dan PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menandatangani kesepakatan untuk membentuk bank joint venture. Pembentukan bank itu bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan bank tersebut nantinya akan fokus mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya akses layanan finansial. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 49 persen penduduk Indonesia masih belum memiliki akses ke tabungan, kredit dan produk asuransi.

Keterbatasan terhadap akses layanan finansial tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pertumbuhan bisnis dan perekonomian. Selain itu, minimnya akses masyarakat menengah ke bawah pada layanan finansial juga menghambat upaya pengentasan kemiskinan.

“Melalui sinergi ini, kami ingin membuat lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat terlayani jasa keuangan. Sebab, bank joint venture ini dapat menggunakan jaringan kantor Pos Indonesia yang tersebar di wilayah-wilayah rural,” kata dia Kamis (31/1).

Nota kesepahaman kerja sama tersebut ditandatangani Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini, Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana, Dirut PT Taspen Agus Haryanto dan disaksikan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kemeterian BUMN Jakarta, Kamis (31/1).

Dirut PT Taspen Agus Haryanto mengatakan penandatanganan MoU hari ini akan memberi pelayanan melebihi harapan kepada peserta (delighted customer service) dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.  Pelayanan yang diberikan terutama dalam hal pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang dilakukan oleh mitra kerja Pembayar Pensiun.

Dijelaskannya, sebagai BUMN yang menyelenggarakan dua jenis program yaitu Program THT dan Program Pensiun, PT Taspen telah mereformasi pelayanan yang meliputi inovasi dan perubahan sistem layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Hal itu untuk meningkatkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan PT Taspen kepada peserta.

Reformasi pelayanan tersebut meliputi, reformasi formulir dan proses klim, portabilitas layanan dan elektronisasi dapem. Reformasi lainnya adalah di bidang pelaporan transaksi pembayaran pensiun (e-Dapem) dan strategi pengolahan data.

“Misalnya, penyederhanaan formulir klim dari 22 jenis formulir menjadi 2 jenis formulir, serta mempersingkat proses penyelesaian klim dari semula 7 titik proses klim menjadi 3 titik. Selain itu pengajuan klim pembayaran Pensiun pertama dan Tabungan Hari Tua juga dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Taspen tanpa terikat domisili akhir peserta,” jelasnya.

Sedangkan bagi PT Pos Indonesia, kerja sama tersebut merupakan wujud dari komitmen perseroan dalam mendukung transformasi yang tengah dilakukan, seperti peningkatan service, Good Corporate Governance (GCG) dan culture. Selain itu, kerja sama ini juga akan mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki PT Pos Indonesia.

Hingga saat ini Pos Indonesia memiliki 3.702 kantor pos online dari 3.800 kantor cabang. Selain itu juga ada lebih dari 1.380 agen pos di seluruh Indonesia yang online. Jaringan yang luas hingga ke pelosok Indonesia ini dinilai Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana merupakan value yang dimiliki PT Pos Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement