REPUBLIKA.CO.ID, KUWAIT CITY -- Konferensi Internasional Kemanusiaan untuk Suriah (International Humanitarian Pledging Conference for Syria) yang digelar di Kuwait City, pada Rabu (30/1) malam waktu Kuwait, akhirnya berhasil menghimpun dana lebih dari 1,5 miliar dolar AS untuk membantu warga Suriah. Bantuan dana itu berasal dari sumbangan negara-negara donor dan lembaga non pemerintah (LSM).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengungkapkan rasa bahagianya atas terkumpulnya dana yang cukup besar itu. “Ini bentuk nyata dukungan dan perhatian kita atas masalah kemanusiaan,” ujar Ban Ki-moon, sebelum penutupan konferensi seperti dilaporan wartawan Republika, Syahruddin el Fikri langsung dari Kuwait City.
Ban Ki-moon menegaskan bantuan itu merupakan komitmen dari negara-negara dan lembaga donor untuk menyaksikan kedamaian bisa segera tercipta di Suriah. Ia meyakini Konferensi Internasional Kemanusiaan untuk Suriah akan membawa pesan (damai) ini kepada jutaan warga Suriah untuk segera keluar dari krisis yang mereka hadapi.
Ia berharap, bantuan itu bisa mengembalikan kondisi psikologis yang dihadapi warga Suriah. Sebab, menurutnya, setiap harinya selalu terjadi penembakan-penembakan yang terus mengancam kondisi warga sipil. Kondisi Suriah memang sedang buruk dan terancam menjadi krisis akibat konflik di negara itu, kata Ban Ki-moon.
Ban Ki-moon menambahkan, sejak 2011 sampai sekarang, lebih dari 60 ribu orang rakyat sipil yang terbunuh akibat konflik yang melibatkan pemerintahan Presiden Bashar Assad dengan kelompok oposisi yang menghendaki Assad segera lengser. Parahnya lagi, kata dia, sekitar empat sampai lima juta warga sipil Suriah membutuhkan pertolongan segera. Ditambahkannya, sekitar dua juta orang kehilangan tempat tinggal.
Ban Ki-moon berharap, dana yang terkumpul itu akan terus bertambah hingga Juni 2013 nanti. “Kami (PBB) sangat membutuhkan bantuan negara-negara donor. Atas nama kemanusiaan, konflik (Suriah) ini harus diakhiri,” tegas Ban Ki-moon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika