REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi mengatakan dalam menangani banjir harus dibagi-bagi tugasnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Termasuk juga menggandeng pemerintah daerah Jawa Barat.

Menurut Jokowi, mengatasi banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian karena banjir tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga kiriman dari Jawa Barat. Untuk itu, ia mengimbau penanganan masalah banjir harus dilakukan oleh banyak pihak dan perlu solusi nyata.

Persoalan banjir, ujar Jokowi, merupakan persoalan dari hulu ke hilir yang harus diselesaikan secara bersama. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus melakukan tugas tertentu untuk mengatasi banjir, begitu pula pemerintah daerah DKI Jakarta dan pemerintah Jawa Barat.

“Namun, semuanya harus dihubungkan agar selaras,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (31/1).

Agar kerja sama selaras antarpemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi banjir Jakarta, Jokowi meminta DPR RI memfasilitasi. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini, misalnya, kesiapan anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi banjir Jakarta.

Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, mengatakan semua usulan pemerintah untuk mengatasi banjir Jakarta akan ditampung. Usulan pembuatan sodetan dari sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur juga akan diterima.

Untuk mengatasi banjir, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk pembuatan sodetan sungai Ciliwung, normalisasi Ciliwung, dan pembelian pompa. Kemungkinan besar, ujar Yasti, permintaan dana sebesar Rp 2 triliun untuk mengatasi banjir akan disetujui.

Nantinya, dana tersebut akan didatangkan dari dana cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan yang sudah ada. “Kami akan menyetujui agar tidak dianggap menghambat,” kata Yasti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika