REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaq (LHI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (30/1) malam kemarin dinilai tidak akan berpengaruh signifikan terhadap suara PKS pada Pemilu 2014 mendatang.
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini sudah terlalu pasif terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.
"Kalaupun berpengaruh tidak signifikan, hanya orang mulai berpikir mana partai yang bersih. Seperti juga kasus Wanda Hamidah. Masing-masing partai itu setali tiga uang, kasusnya mirip," terangnya saat ditemui di kampus UMY, Kamis (31/1).
Diakuinya, harga yang harus dibayar PKS terkait penangkapan LHI ini tidak terlalu mahal. Karena menurutnya hampir semua partai terjerat kasus korupsi. Saking banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi dan sanksi yang dikenakan tidak memuaskan maka masyarakat cenderung pasif.
Saat ditanya apakah penangkapan LHI ada unsur politis menjelang 2014, Bambang Cipto mengatakan, menjelang Pemilu memang banyak parpol yang meningkatkan citra masing-masing dengan berbagai cara. Namun menurutnya, untuk mengkaitkan hal itu dengan unsur politis cukup sulit. Pasalnya KPK sendiri adalah lembaga independen yang banyak diakui kinerjanya.
"Tapi itu jelas mengurangi citra PKS. Hanya saja sulit juga dicari unsur politisnya. Meskipun citra PKS tidak hanya dipengaruhi satu orang saja walau itu presidennya. Karena masih banyak politis PKS yang bekerja. Dan saya kira tidak akan berpengaruh. Mereka bisa berkilah itu isu pribadi," tambahnya.
Dikatakan Bambang, menjelang 2014 memang suhu politik akan semakin tinggi. Bahkan ada juga yang akan mengkaitkan penangkapan LHI ini dengan Pemilu 2014. Tetapi menurutnya, media ke depan akan banyak isu yang dikeluarkan sehingga cepat atau lambat kasus ini akan tergilas.
"Secara pribadi LHI jelas akan kena dampaknya. Tetapi secara partai goyangan ini akan sementara. Karena masih akan banyak isu yang keluar menjelang 2014 ini. Banyak problem sehingga mereka berlindung dengan isu itu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika